Pemulihan Global, DEWG G-20 Bahas Penggunaan Teknologi Digital – Pemberitaan terkait Presidensi G20 Indonesia menjadi isu bidang aptika terbanyak periode ini, dengan total 57 berita dari media nasional dan daerah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengajak negaara anggota G-20 berkolaborasi mewujudkan transformasi digital yang lebih inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan.
Menteri Johny menegaskan saat ini kolaborasi global penting dilakukan karena gelombang digitallisasi telah menghubungkan dunia lebih kuat dari sebelumnya. Menurutnya, digitalisasi ekonomi telah mendorong transformasi dalam ekosistem. Oleh karena itu, peningkatan peran konektivitas digital dalam kegiatan ekonomi sehari hari senantiasa relevean dalam pemullihan pasca pandemi Covid-19.
“Meski pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital, kekhawatiran tentang keamanan digital, akses internet yang bermakna, serta perngoptimalkan data internet tetap relevan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya untuk melanjutkan diskusi tentang topik ini sebagai sarana untuk memandu pemulihan global yang lebih kuat melalui pemanfaatan teknologi digital,” Jelasnya dalam Pertemuan Perama Kelompok kerja Ekonomi Digital atau 1st Meeting Digital Economy Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat,
Mengutip laporan UNCTAD tahun 2021, Menteri Johnny mengajak seluruh delegasi dalam Forum DEWG G-20 mempertimbangkan meningkatnya kesenjangan dalam kesiapan digital. “Seperti kurangnya akses ke jaringan mobile broadband yang masih terjadi pada 23 persen populasi di Least Developing Countries (LDCs),” ujarnya.
Media turut mengangkat hasil kesepakatan pertemuan pertama DEWG tersebut, yang menyepakati pentingnya penyediaan akses telekomunikasi merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terlebih kelompok rentan dan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Kemenkominfo Ajak Warganet Kembangkan Kemampuan Penulisan Konten
Isu terbanyak selanjutnya pada periode ini tentang Literasi Digital, dengan total 3 berita dari media nasional. Kemkominfo menyasar penyandang dan pendamping disabilitas dalam gerakan cakap literasi digital yang digelar di Banda Aceh. Koordinator Literasi Digital Kemkominfo, Rizki Ameliah mengatakan program tersebut menyasar seluruh lapisan masyarakat (nobody left behind), khususnya bagi penyandang disabilitas agar mendapat kesempatan yang sama dan tidak berbeda dengan masyarakat lainnya.
“Melihat perkembangan media sosial yang semakin pesat, masyarakat saat ini memandang penulis konten sebagai profesi yang menjanjikan di era transformasi digital ini. Oleh karena itu, kita memerlukan lebih banyak kelas-kelas yang mengulas literasi digital untuk mengasah kemampuan penulisan konten,” ujar dia dalam keterangannya, seperti dilansir dari Beritasatu.com, Rabu (30/3/2022).
Secara umum, deskripsi pekerjaan content writer mencakup proses merencanakan, menulis, serta mengedit konten digital. Tetapi, kemampuan untuk menghasilkan konten yang mampu mencuri perhatian warga banyak di berbagai platform digital bukanlah hal yang mudah.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Siberkreasi, Mira Sahid mengatakan cakap literasi digital penting bagi penyandang dan pendamping disabilitas agar bisa memanfaatkan ruang digital dengan cakap serta bisa menghasilkan beberapa kemampuan baru yang bisa diadopsi oleh disabilitas ke ruang digital.
Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital di semua negara, terutama negara anggota G20. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengingatkan arti penting keamanan digital dan kemampuan mengatasi kesenjangan digital yang mungkin terjadi.
“Meski pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi teknologi digital, kekhawatiran tentang keamanan digital, akses internet yang bermakna, serta pengoptimalan data internet tetap relevan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya untuk melanjutkan diskusi tentang topik ini sebagai sarana untuk memandu pemulihan global yang lebih kuat melalui pemanfaatan teknologi digital,” jelasnya dalam Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 1st Meeting Digital Economy Working Group (DEWG) G20 yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (29/03/2022).
Menurut Menkominfo, saat ini terdapat lebih dari 75 persen pemimpin global di sektor publik dan swasta menganggap kemampuan digital organisasi secara signifikan membantu pengembangan ketahanan organisasi.
“Berdasarkan laporan Deloitte pada 2021, ini termasuk kemampuan untuk pulih lebih cepat dari guncangan mendadak seperti pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Mengutip laporan UNCTAD tahun 2021, Menteri Johnny mengajak seluruh delegasi dalam Forum DEWG G20 mempertimbangkan meningkatnya kesenjangan dalam kesiapan digital.
“Seperti kurangnya akses ke jaringan mobile broadband yang masih terjadi pada 23 persen populasi di Least Developing Countries (LDCs),” ujarnya.
Menkominfo 1st DEWG AYH-7.jpg
Secara khusus, Menkominfo menekankan potensi kesenjangan yang relevan harus diatasi terkait dengan masalah konektivitas dan pemulihan pasca-COVID-19, keterampilan digital dan literasi digital serta Aliran Data Bebas dengan Kepercayaan (DFFT) dan Aliran Data Lintas Batas (CBDF).
“Dalam kaitannya dengan upaya pemanfaatan konektivitas digital, keterampilan digital dan literasi digital memainkan peran mendasar. Khususnya dalam mempersiapkan masyarakat untuk memanfaatkan ekosistem digital secara produktif secara inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Berdasarkan data dari IDC tahun 2021, diperkirakan pembuatan dan replikasi data global akan menikmati pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 23 persen pada perkiraan 2020-2025. Sedangkan pada tahun 2025, 80 persen data global diperkirakan akan diambil dan dimiliki oleh sektor swasta. Selain itu, 49 persen dari data global ini juga diperkirakan dihasilkan dan dioperasionalkan dalam lingkungan cloud publik.
“Dengan hampir 30 persen di antaranya akan bersifat real-time. Ini menurut laporan World Economic Forum di tahun 2021 yang lalu. Bahkan data WEF 2020 menyebutkan dalam konektivitas global yang meningkat, diperkirakan 70 persen penciptaan nilai baru dalam perekonomian juga akan didasarkan pada model bisnis yang diaktifkan secara digital pada tahun 2030,” jelas Menteri Johnny.
Pertumbuhan ekonomi digital telah mendorong peningkatan penggunaan data untuk pembangunan dan menuntut penerapan tata kelola data. Oleh karena itu, Menkominfo mengapresiasi Forum DEWG G20 yang telah mengambil pendekatan yang berani untuk memfasilitasi diskusi tentang tata kelola data global.
“Berdasarkan usulan Indonesia pada prinsip-prinsip CBDF yaitu lawfulness, fairness, transparansi dan resiprositas, kami menyambut baik musyawarah DEWG untuk mewujudkan tata kelola DFFT dan CBDF yang lebih inklusif di tingkat multilateral,” tandasnya.