Eropa Resmi Buat UU Anti-Al Pertama, Ini Isinya – Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut memudahkan hidup manusia. Tapi ketika Al dibiarkan berkembang begitu saja, maka akan banyak masalah yang terjadi di masa mendatang.
Oleh karena itu, Eropa pun berencana untuk membatasi Al dengan Undang undang (UU) Kecerdasan Buatan. Parlemen Eropa (European Parliament/EP) sendiri merekomendasikan larangan penuh terhadap Al untuk pengawasan biometrik, pengenalan emosi, dan kebijakan prediktif.
Selain itu mereka pun meminta transparansi yang jelas untuk konten yang dihasilkan oleh AL generatif, serta klasifikasi risiko tinggi sistem Al yang digunakan untuk memengaruhi pemilih dalam pemillihan umum (pemilu). Hasil pemungutan suara di EP terkait hal ini adalah 499 suara mendukung , 28 menolak, dan 93 abstain
UU AI ini pun yang pertama di dunia untuk meregulasi teknologi tersebut. UU itu bertujuan untuk melindungi warga dari potensi penggunaan AI yang merugikan, sembari memastikan bahwa inovasi teknologi tidak terhambat, menurut wakil Rumania Dragos Tudorache, salah satu pelapor (rapporteur) EP untuk UU AI.
“Apakah ini waktu yang tepat bagi UE untuk meregulasi AI? Tentu saja, mengingat dampak mendalam yang ditimbulkannya, dan perusahaan yang mengatur dirinya sendiri tidak akan cukup untuk melindungi warga dan masyarakat kita,” ujar Tudorache menjelang pemungutan suara tersebut seperti dilansir Antara dari Xinhua.
AI untuk tujuan umum nantinya harus mematuhi sejumlah aturan, termasuk registrasi dan penilaian risiko untuk model-model dasar, dan kewajiban pencantuman label untuk konten yang dihasilkan oleh AI generatif.
Menurut EP, praktik-praktik AI yang dilarang mencakup sistem identifikasi biometrik dalam waktu nyata (real-time) dan pascajarak jauh (post-remote) di ruang publik, sistem pengelompokan biometrik yang didasarkan pada sejumlah karakteristik yang sensitif, seperti ras atau jenis kelamin; sistem predictive policing; sistem pengenalan emosi; dan pengumpulan gambar wajah yang tidak ditargetkan dari internet atau rekaman televisi sirkuit tertutup (closed circuit television/CCTV) untuk membuat basis data pengenalan wajah.
Sejumlah penggunaan AI yang berisiko tinggi akan mencakup sistem yang menimbulkan bahaya besar bagi kesehatan warga, keamanan, hak asasi manusia, atau lingkungan, sistem AI yang dimanfaatkan untuk memengaruhi pemilih dan hasil pemilu, serta sistem pemberi rekomendasi yang digunakan oleh platform media sosial.
“Kami ingin potensi positif AI dalam hal kreativitas dan produktivitas dapat dimanfaatkan, tetapi kami juga akan berjuang untuk melindungi posisi kita dan menangkal bahaya terhadap demokrasi dan kebebasan kita selama negosiasi dengan Dewan,” tutur Brando Benifei, salah satu pelapor EP untuk UU AI asal Italia.
Untuk mendukung inovasi dalam bidang AI, EP menambahkan pengecualian untuk kegiatan penelitian dan komponen AI yang ditawarkan di bawah lisensi sumber terbuka (open source). AI juga harus menjalani pengujian di lingkungan kehidupan nyata sebelum digunakan.
Hak warga untuk mengajukan keluhan terkait AI dan mendapatkan informasi perihal keputusan yang didasarkan pada sistem AI yang berisiko tinggi juga akan ditingkatkan.
Undang-undang (UU) anti deforestasi Uni Eropa (UE) yang menyasar produk sawit Indonesia telah membuat pengusaha di Benua Biru khawatir. Beberapa mengatakan mereka bahkan dapat tersingkir dari pasar.
UE pada Desember lalu menyetujui UU baru itu untuk mencegah perusahaan menjual kopi, daging sapi, kedelai, karet, minyak sawit, dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi. Perusahaan harus membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan atau didenda hingga 4% dari omzet mereka di negara anggota UE.
Hal ini pun mulai dikeluhkan pengusaha consumer goods Eropa. Union Investment Jerman, salah satu investor teratas di Unilever dan Reckitt, tahun lalu menulis kepada 56 perusahaan consumer goods untuk mencari tahu lebih banyak tentang deforestasi dalam rantai pasokan mereka.
“Denda dapat menjadi risiko bagi kinerja perusahaan-perusahaan ini di pasar saham,” kata Henrik Pontzen, kepala ESG di Union Investment, yang memiliki saham di Nestle, Pepsico, Danone, Beyond Meat, dan L’Oreal, kepada Reuters, Selasa (13/6/2023).
Dokumen internal Union Investment yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa perusahaan hanya menerima 14 perusahaan yang mengatakan bahwa mereka memiliki operasional tanpa deforestasi.
“Sebagai investor besar, ini sangat tidak biasa. Biasanya, kami menerima jawaban dari perusahaan manapun yang kami kirimi surat. Mungkin alasan untuk tidak menjawab adalah karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikatakan.”
Kekhawatiran serupa juga disampaikan investor consumer goods seperti Schroders, Janus Henderson, NBIM, Union Investment, KLP, Aviva, Fidelity International dan Ninety One. Mereka sedang berbicara dengan produsen tentang masalah ini, namun tiga di antaranya mengatakan akan mengidentifikasi emiten consumer goods yang mungkin akan mereka jual.
Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan bahwa 420 juta hektare hutan hilang akibat deforestasi antara tahun 1990 dan 2020. Konsumsi UE mewakili sekitar 10% dari deforestasi global, menurut Parlemen Eropa. Minyak kelapa sawit dan kedelai menyumbang lebih dari dua pertiganya.